Ahh, Kab Grobogan Kemungkinan Tidak Mengadakan Rekrutmen CPNS Tahun 2010 ini

By | September 2, 2010
Advertisements
Share

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Grobogan tidak menyetujui anggaran seleksi Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) Tahun 2010 sebesar Rp 571 juta yang diajukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Hal ini berarti, formasi CPNS untuk Grobogan yang telah disetujui Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan), sebanyak 214 lowongan kemungkinan besar tidak terisi.

Dalam rapat Banggar bersama SKPD, Senin (23/8), terpaksa dilakukan voting untuk penentuan disetujui atau tidaknya anggaran seleksi CPNS. Sebanyak 10 anggota dewan menyatakan tidak setuju, sedangkan 9 lainnya mendukung dianggarkannya dana proses perekrutan seleksi CPNS.

“Saya kecewa dengan tidak disetujuinya anggaran ini. Kita butuh tambahan tenaga untuk melayani masyarakat. Berarti tahun 2010 ini, hanya Grobogan yang tidak membuka lowongan CPNS,” kata anggota Banggar dari Fraksi HAKS, Amin Rois Abdul Ghoni, Senin (23/8).

Anggota Banggar yang menolak beralasan, selain dalam perubahan APBD 2010 mengalami defisit sekitar Rp 57 miliar, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga belum melakukan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dibutuhkan.

Rapat Banggar yang dipimpin Ir HM Nur Wibowo, sebenarnya berjalan cukup alot. Bahkan rapat yang dihadiri Kepala BKD Grobogan Drs Bambang Rusminto MM tersebut sempat diskors dua kali karena 19 anggota Banggar yang hadir belum juga
mencapai kesepakatan. Akhirnya keputusan dilakukan melalui voting.

“Hasil voting, 10 anggota menolak dan 9 lainnya menyetujui. Yang menolak berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PPP. Sedangkan yang menyetujui anggaran seleksi CPNS dari Fraksi HAKS, Partai Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sementara Fraksi HPN suaranya pecah. Dua anggota setuju dan satu menolak,” ungkap politisi muda PKS ini.

Sementara itu, Kepala BKD Grobogan Bambang Rusminto mengaku terkejut atas keputusan Dewan menolak anggaran seleksi CPNS tersebut. “Formasi CPNS seharusnya jangan dikaitkan dengan tenaga non-PNS yang telah dipansuskan Dewan yang dinilai telah melanggar PP 48 Tahun 2005,” kata Bambang. ref : sm

Share
Advertisements