Hmmm…..300 Honda Kota Surabaya Akan Diseleksi Menjadi CPNS

By | August 27, 2010
Advertisements
Share

Harapan pegawai honorer daerah (honda) menjadi PNS bakal terwujud. Sebanyak 300 orang akan diseleksi menjadi CPNS, yakni mereka yang diangkat per 31 Desember 2005 dan 1 Januari 2006 yang mendapat gaji dari APBD atau APBN.

Kabid Formasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Eka Agus Tjahjono mengatakan, seleksi honda ini untuk memenuhi kuota kebutuhan PNS di lingkungan pemprov yang tahun ini banyak yang memasuki masa pensiun.

Dari 300 honda itu, belum tentu seluruhnya lolos verifikasi. Pada seleksi awal BKD akan memetakan persyaratan dasar, seperti usia minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, honda harus diangkat pejabat yang berwenang di instansinya, sumber gaji dari APBD/APBN, masa kerja minimal setahun, dan yang pasti harus bekerja di instansi pemerintah. “Dari sejumlah persyaratan itu, pasti akan ada dua kategori honda, yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS),” ujarnya, Kamis (26/8).

Yang MS akan diverifikasi lebih lanjut, sedangkan TMS bisa langsung dinyatakan gugur. Pada tahap ini, BKD hanya sebagai fasilitator yang memberikan data seleksi awal. Hasil seleksi diserahkan pada Badan Kepegawaian Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), dan Inspektorat. “Namun, yang diutamakan terutama mereka yang usianya lebih tua, karena honda muda masa kerjanya relatif lebih lama,” jelas Eka.

Selain mengangkat Honda jadi CPNS, penerimaan CPNS jalur umum juga dilakukan. Untuk formasi penerimaaan CPNS 2010, Pemprov mendapat jatah penerimaan CPNS 283 orang. Karena dinilai kurang, Gubernur Soekarwo minta penambahan kuota sebanyak 275 orang.

Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan, saat ini dengan jumlah PNS Pemprov sekitar 23.000, ternyata masih kekurangan sekitar 8.600 orang. Kekurangan ribuan pegawai pelat merah itu menyusul banyaknya posisi lowong itu akibat banyak yang pensiun. “Berdasar laporan dari semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemprov setiap tahun sedikitnya ada 1.500 PNS pensiun,” katanya.

Banyaknya PNS yang lowong di lingkungan Pemprov disorot tajam DPRD Jatim. Ketua Komisi A Sabron Djamil Pasaribu minta pemprov tidak gegabah me rekrut CPNS baru untuk mengisi kekurangan sekitar 8.600 orang PNS. Evaluasi dan pengakajian terhadap kondisi PNS yang ada saat ini harus dilakukan lebih dulu. “Pengkajian dan evaluasi itu penting, karena sekarang saja banyak PNS yang nganggur karena tidak adanya efektivitas kerja,” tegasnya, Rabu (25/8).

Jika rekruitmen tetap dilakukan, tujuannya harus dimaksudkan untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik. Misalnya, terjadinya kebocoran anggaran hingga menghilangkan terjadinya praktik KKN. “Makanya tak perlu tergesa-gesa minta tambahan kuota,” jelas Sabron.

Saat ini, dengan jumlah PNS Pemprov sekitar 23.000 ternyata masih kekurangan sekitar 8.600 orang. Sekdaprov Jatim Rasiyo mengatakan, banyaknya posisi lowong itu karena berdasar laporan dari semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemprov setiap tahun ada sedikitnya 1.500 PNS pensiun.

Meski kekurangannya PNS mencapai ribuan, namun pemerintah pusat melalui SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010 tentang Persetujuan Prinsip Formasi Calon PNS 2010 tertanggal 21 Juli hanya mengalokasikan jatah CPNS untuk pemprov sebanyak 283 orang. Dari jumlah itu, 97 untuk tenaga kesehatan dan 186 sisanya untuk tenaga teknis.

Menyikapi hal itu, Pemprov langsung mengirim surat ke Men PAN dan RB untuk minta tambahan kuota CPNS sebanyak 180 orang. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah disetujui atau tidak.

Untuk menata PNS di Jatim, Komisi A, kata Sabron akan mendorong segera dibuatnya Perda Karir. Keberadaan Perda tersebut dinilai penting agar posisi dan jabatan yang diisi PNS sesuai dengan kebutuhan dan SDM benar-benar profesional. ”Tak hanya mengacu pada jumlah secara kuantitas. Pokoknya jangan sampai pengangkatan CPNS seperti model honorer terulang,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Dia mencontohkan PNS di lingkungan Sekretariat DPRD Jatim. Jumlah PNS yang mencapai 167 orang dinilai terlalu banyak, kaena mereka hanya mengurusi 100 anggota dewan saja dan itu dinilai tak efektif. ”Bandingkan dengan polisi dimana satu orang harus melayani 3.500 warga,” imbuhnya. n uji ref : surya

Share
Advertisements